Nganjuk, PING – Strategi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendapat respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nganjuk. Yakni, saat Komisi 2 DPRD menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), pada Senin (23/12/2024) di Ruang Rapat Komisi 2 DPRD Nganjuk.

Raker tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Nganjuk, Suprapto, S.Pd, SH, MH dan turut dihadiri oleh Kepala Bapenda Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki beserta jajarannya.

Dalam Raker ini, Kepala Bapenda Kabupaten Nganjuk, Slamet Basuki, mengungkapkan 8 strategi intensifikasi PAD yang akan ditempuh Bapenda Nganjuk. ”Pertama, kami akan memutakhirkan data PBB di seluruh desa dan kelurahan, bersama Dinas Kominfo bersamaan dengan pemutakhiran REGSOSEK 2025,” terang pria yang akrab disapa Slambas itu.

Strategi kedua, lanjut Slambas, pihaknya fokus meningkatkan kualitas pelayanan pajak melalui digitalisasi. Ketiga, peningkatan SDM aparatur BAPENDA. Keempat, menggencarkan edukasi pajak secara kreatif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

”Kelima, penguatan sistem pengawasan pajak. Keenam, penerapan evaluasi dan penghargaan kinerja realisasi pajak. Ketujuh, penguatan peran desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai tim pemungut pajak, dan terakhir mengusulkan insentif bagi OPD penghasil retribusi,” papar eks Kepala Dinas Kominfo periode 2019-2024.

Menurutnya, instansi naungannya (Bapenda Kabupaten Nganjuk) juga mengantisipasi kendala yang menghambat capaian PAD. Diantaranya, kebijakan pusat dan pelemahan ekonomi disebut menjadi faktor eksternal yang perlu diwaspadai.

”Ada kebijakan pusat bahwa Proyek Strategis Nasional tidak dikenai BPHTB,” terang Slambas, sembari menjelaskan kesulitan ekonomi telah mendorong adanya permohonan masyarakat untuk pengurangan dan penghapusan PBB sebesar Rp. 829.670.425 dalam periode Januari sampai November 2024.

Pada kesempatan yang sama, Komisi 2 DPRD Kabupaten Nganjuk juga berkomitmen akan mendukung Peningkatan PAD Kabupaten Nganjuk. Sebanyak 8 orang dari Anggota Komisi 2 DPRD Nganjuk yang menghadiri Raker tersebut termasuk Pimpinan dan anggota Komisi menyampaikan tanggapan atas pemaparan Bapenda terkait strategi peningkatan PAD itu.

”Sebagai anggota dewan, kami berkomitmen mendukung peningkatan PAD,” ujar Muh. Nurdaenuri, Wakil Ketua Komisi 2. Namun, pihaknya juga mengingatkan ada keluhan masyarakat melalui DPRD terkait kenaikan PBB dan BPHTPB yang harus disikapi Bapenda.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut juga mendukung rencana pemutakhiran data PBB oleh BAPENDA. ”Pasti akan dapat meningkatkan PAD,” imbuhnya seraya menekankan perlunya sosialisasi oleh DPRD bersama Bapenda.

Sementara itu, anggota Komisi 2 Ratna Wulandari menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan pajak. Faktor SOP pelayanan menjadi perhatiannya.

”Saya berharap Bapenda ada SOP pelayanan yang mengatur batas waktu penyelesaian pelayanan,” tegas anggota dari Partai NASDEM tersebut. Pihaknya juga mendukung langkah Bapenda memutakhirkan data PBB.

Ketua Komisi 2, Suprapto, menggarisbawahi pentingnya perbaikan pelayanan pajak. ”Seyogyanya SOP pelayanan betul-betul diterapkan untuk kemudahan pelayanan,” terang wakil dari Fraksi Gerindra tersebut, seraya mendukung perlunya sosialisasi kepada masyarakat.